Jakarta, Aktual.com — Realisasi anggaran kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) hingga 31 Agustus rata-rata mencapai sekitar 37,6 persen dari total pagu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.
“Alasan bahwa lambannya penyerapan anggaran karena perubahan nomenklatur, terutama yang terjadi di kementeriannya dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ujar Menko PMK Puan Maharani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (8/9).
Dalam paparannya Puan menyebut serapan anggaran kementeriannya merupakan yang terendah kedua, yakni 16,5 persen atau Rp73,2 miliar dari pagu Rp444,8 miliar.
Serapan anggaran terendah adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) yang merealisasikan anggaran sebesar 5,7 persen atau Rp512 miliar dari pagu Rp9,02 triliun berdasarkan data per 31 Agustus 2015.
“Perubahan nomenklatur di PMK turut menghambat realisasi anggaran. Karena, teknisnya, ini mengubah nama-nama program juga sehingga pencairannya tertunda,” ujar Puan dalam rapat yang membahas RAPBN 2016 itu.
Kementerian Sosial merealisasikan anggaran dengan persentase tertinggi yakni 64,7 persen atau Rp14,5 triliun dari pagu Rp22,4 triliun, disusul Kementerian Kesehatan 55 persen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 44,5 persen dan Kementerian Agama sebesar 42,7 persen.
Serapan kementerian lainnya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 35,2 persen, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar 35 persen, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 32,5 persen.
Meskipun serapan anggaran kementeriannya hingga kini cukup rendah, Menteri DPDTT Marwan Jafar memprotes Kementerian Keuangan yang memangkas usulan anggaran kementeriannya sebesar Rp1,8 triliun menjadi sebesar Rp7,2 triliun dalam RAPBN 2016.
“Memang belum ada sinkronisasi utuh dari kementerian, seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pemotongan Rp 1,8 triliun katanya diprioritaskan untuk kegiatan lain,” ujar dia.
Marwan mengungkapkan, pemotongan anggaran tersebut akan mengganggu program kementerian yang sudah disusun.
“Contohnya program mengentaskan 11 ribu-12 ribu desa yang sangat tertinggal, karena ada kurang lebih 34 ribu desa tertinggal menurut data Podes 2015. Itu jadi terkendala semua,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
