Menteri BUMN, Rini Soemarno mengabadikan gambar demo 2 Desember di atas gedung BUMN, Jakarta, Rabu (2/12). Demo 2 Desember digelar sebagai lanjutan dari aksi 4 November 2016. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN, Jumadis Abda menekankan agar Menteri BUMN Rini Soemarno, memiliki kemampuan manajerial untuk mensinergikan BUMN demi terwujudnya efektivitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari amar UUD.

Dia mencontohkan, jika BUMN sektor migas dapat bersinergi untuk menekan biaya energi primer, maka biaya produksi akan lebih murah dan pada akhirnya tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat menjadi lebih ringan.

“BUMN harus dikelola sesuai dengan amanat UUD 1945 demi kemakmuran rakyat. Jadi pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara maksimal dengan sinergi antar BUMN terutama yang bergerak dibidang Energi dan Migas mengingat potensi penggunaan gas alam sebagai bahan bakar pembangkit PLN masih sangat besar,” ujar Jumadis Abda, secara tertulis, Selasa (19/9).

Ketua Bidang Kajian strategis Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB); Fahrul Roezi sepakat untuk mendorong PT Pertamina bersinergi dengan PLN untuk menghasilkan efisiensi.

“Diperlukan sinergi antara BUMN untuk menghasilkan efisiensi,” kata dia.

Sebelumnya pengamat migas, Iwan Ratman merasa kecewa menyaksikan tata kelola dan kebijakan energi nasional, pasalnya terlihat konyol bahwa disatu sisi PLN akan impor LNG dari Singapura dan di sisi lain Pertamina akan ekspor LNG ke negara Bangladesh.

Dengan alasan minimnya infrastruktur gas nasional dan membuat harga gas domestik tidak ekonomis, PLN menggandeng Keppel Ofshore dan Pavilion Energy asal Singapura untuk kerjasama dan pemanfaatan infrastruktur perusahaan itu.

Sedangkan Pertamina dengan kenyataan banyaknya alokasi gas yang tidak terserap oleh pasar domestik, Pertamina ekspansi ke Bangladesh untuk menyuplai LNG, bahkan Pertamina akan membangun infrastruktur di negara itu.

“Dunia kebalik-balik,” kata Iwan, Sabtu (16/9).

Menurutnya kelemahan sinergi antar BUMN merupakan bentu ketidakmampuan para pemangku kebijakan dalam manajerial BUMN untuk kepentingan nasional. Selain memang banyak pejabat yang tidak memahami pengelolaan energi itu sendiri.

“Banyaknya pucuk pimpinan disektor energi tidak dipegang oleh orang yang mengerti dan menguasai filosofi pengelolaan energi yang paripurna, ironis memang,” pungkas Iwan Ratman.
Laporan Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh: