Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi (tengah) saat meninjau pabrik dan gudang PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (8/9)
Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi (tengah) saat meninjau pabrik dan gudang PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (8/9)

Aceh Besar, Aktual.com – Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi menilai potensi sektor pertanian Indonesia sangat luar biasa. Hal ini ia ungkapkan usai melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Menurut Harvick, kunjungan kerja yang kerap ia lakukan itu sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo, agar para pembantunya lebih banyak bekerja di lapangan.

“Karena memang pak Jokowi lebih berharap kita semua, pembantu beliau, itu untuk lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Ini saya lakukan. Jadi hampir-hampir saya ini bang Thoyib, keliling terus. Tapi Alhamdulillah, saya lihat potensi-potensi negara kita sangat luar biasa, dari Sabang sampai Merauke ini luar biasa,” katanya saat meninjau program Vaksin Tani di Kawasan Perkebunan Kurma Barbate, Aceh Besar, Rabu (8/9) kemarin.

Harvick mengatakan, dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah dirinya selalu meminta agar Dinas Pertanian dan Perdagangan atau Perindustrian dapat berjalan beriringan. Sebab, keduanya memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian.

“Saya sampaikan ke Pak Gubernur, (dinas) perdagangan dengan (dinas) pertanian ini harus jalan, yang satu tupoksinya produksi, yang satu margin atau keuntungan. Nah ini harus dengan cara yang bijak kita berdiskusi mencari jalan keluar,” ujar bendahara PBNU ini.

Harvick menambahkan, untuk mengatasi masalah di sektor hilir, dirinya pun telah medorong agar pemerintah daerah segera membentuk perusahaan daerah (Perusda) atau BUMD sektor pertanian.

Menurutnya, program yang dinamakan One Company for One Local Goverment itu sudah mulai dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Misalnya di Trenggalek, Jawa Timur dan di Sambas, Kalimantan Barat.

“Jadi beberapa bupati sudah melakukan, ada di Trenggalek dan di Sambas. Ini saya sudah saya akselerasi. Dia tadinya ini untuk pendirian Perusda saja tidak ada landasan hukum, gak paham aturanya. Saya sampaikan dari Jakarta,” tutur dia.

(A. Hilmi)