Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) didampingi Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah menghadiri Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-15 di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Minggu (13/12). Peringatan Hari Nusantara itu mengambil tema kekayaan energi dan sumber daya mineral untuk pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia guna mewujudkan kejayaan dan kemakmuran bangsa. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz/15

Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, mengatakan bahwa mundurnya Ketua DPR RI Setya Novanto dan CEO Freeport McMoran James Moffet atau Jim Bob, seharusnya diikuti oleh dua pejabat lain di Indonesia. Mereka adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri ESDM Sudirman Said.

“Masyarakat Indonesia saat ini menunggu langkah mereka mengikuti jejak Ketua DPR Setya Novanto dan CEO Freeport McMoran, James Moffet yang mundur dari jabatannya terkait isu perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia,” kata Budyatna kepada wartawan, Rabu (30/12).

Diungkapkan dia, Ketua DPR RI Setya Novanto sudah mundur setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengusut pelanggaran etik karena yang bersangkutan diduga meminta saham Freeport. MKD memproses setelah mendapat aduan dari Sudirman Said.

Belakangan, James Moffet atau Jim Bob juga mengikuti jejak Novanto dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Freeport McMoran. Langkah Jim Bob menyusul anjloknya harga saham Freeport.

Kenapa Wapres Jusuf Kalla harus mengikuti langkah Novanto dan Jim Bob, menurutnya karena ipar JK telah menemui Jim Bob beberapa waktu lalu. Apalagi pertemuan dilakukan saat ramai dibicarakan soal perpanjangan PT Freeport Indonesia.

“Apa urusan bisnisnya di Indonesia (Jim Bob) dengan ipar JK? Kenapa pertemuan mereka bertepatan dengan isu perpanjangan kontrak Freeport. Saya yakin, Jim Bob tidak akan mau menemui pengusaha Indonesia seperti Aksa Mahmud, kalau bukan dia iparnya JK,” jelas Budyatna.

Bagaimanapun, lanjut dia, JK adalah orang kedua di lingkaran istana yang posisinya turut menentukan nasib perusahaan asal Amerika Serikat tersebut di Papua.

Sementara Sudirman Said, telah menjanjikan perpanjangan kontrak dengan membuat surat resmi kepada pihak Freeport. Bahkan Sudirman Said rela berbuat apa pun termasuk mengubah peraturan yang bisa menghambat perpanjangan kontrak.

“Maroef juga demikian, kalau bos besarnya saja sudah mundur, masak dia tidak mundur?,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: