Jakarta, Aktual.com – Sidang gugatan lanjutan eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis (22/2), kembali menghadirkan ahli dari pihak HTI selaku penggugat dan saksi dari Kementerian Hukum dan HAM selaku tergugat.

“Hari ini kami mengajukan bukti tertulis tambahan, serta menghadirkan saksi,” ujar kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM, I Wayan Sudirta di Jakarta, Kamis (22/2).

Sudirta mengatakan bukti serta saksi yang dihadirkan pihaknya selaku tergugat akan memperkuat fakta bahwa pembubaran HTI sudah tepat. Dia menekankan pembubaran dilakukan karena HTI jelas merupakan organisasi yang bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila dan NKRI.

Sidang lanjutan gugatan HTI dimulai sejak sekitar pukul 10.00 WIB dan terbuka untuk umum. Ruangan sidang dipenuhi pengunjung baik dari massa pro eks HTI maupun massa yang pro terhadap Menkumham, seluruhnya mengikuti persidangan dengan tertib.

Dari sisi pengamanan tampak sejumlah personel kepolisian berjaga di luar gedung PTUN dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, layaknya persidangan sebelumnya.

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI. Dalam persidangan ini HTI menggugat keputusan Kemenkumham tersebut.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H.HA, Hakim Anggota Nelvy Christin, S.H., M.H.HA dan Roni Erry Saputro, S.H., M.H, serta Panitera Pengganti Kiswono, SH., MH.

ANT