DPR dukung KPK ungkap rekor kerugian terbesar selama RI berdiri dalam kasus BLBI. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali membuka skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sempat mandek selama lebih dari satu dasawarsa.

Disela-sela perayaan Hari Keris sedunia di Museum Pustaka, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (4/5), ia menilai dibukanya kembali kasus ini menurutnya merupakan langkah baru dan maju yang diambil KPK.

Ketua Umum Sekretariat Nasional Keris Indonesia Fadli Zon melihat pameran keris saat berlangsungnya Pameran Keris Nasional Mahakarya Keris Majapahit di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (4/5/2017). Sebanyak 100 keris yang ditempa di era Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dipamerkan saat Pameran Keris Nasional Mahakarya Keris Majapahit di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). AKTUAL/Munzir
Ketua Umum Sekretariat Nasional Keris Indonesia Fadli Zon melihat pameran keris saat berlangsungnya Pameran Keris Nasional Mahakarya Keris Majapahit di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (4/5/2017). Sebanyak 100 keris yang ditempa di era Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dipamerkan saat Pameran Keris Nasional Mahakarya Keris Majapahit di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). AKTUAL/Munzir

“Kita hargai proses hukum, kita harus menghargai bahwa KPK telah berusaha untuk mengangkat ini karena diduga kerugian negara dari kasus ini mugkin adalah yang terbesar,” katanya.

Menurut KPK, kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini sekitar Rp 3,7 triliun. Berdasarkan data KPK tersebut, kasus BLBI menjadi kasus dengan kerugian negara terbesar selama Republik Indonesia berdiri.

Karenanya Fadli Zon pun mendukung upaya KPK untuk mengungkap orang-orang yang terlibat dalam kasus besar ini. Terlebih, masyarakat telah menginginkan kasus ini dibuka sejak lama.

“Ini kan proses yang banyak diminta oleh masyarakat untuk dibuka. Saya kira kalau memang ada dugaan kerugian negara yang sangat fantastis, ya harus dibuka sehingga obligor-obligor yang bermasalah, yang belum menyetorkan dananya kepada negara harus ditagih,” jelasnya.

Para obligor ataupun pejabat negara yang terlibat, lanjut politisi asal Partai Gerindra ini, harus mempertanggung jawabkan tindakannya.

“Yang paling penting itu, obligor itu banyak yang ngemplang, dibiayai negara tapi malah merampok,” pungkasnya.

(Teuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh: