Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) menyaksikan Paslon Capres dan Cawapres no urut 01 dan 02 saling bersalaman sebelum debat penyampaian visi misi saat acara debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). debat pertama dua calon presiden dan calon wakil presiden ini memaparkan visi dan misinya tentang isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme. AKTUAL/Tino Oktaviano

Depok, aktual.com – Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Vishnu Juwono menyarankan agar acara debat calon presiden dan wakil presiden menjelaskan rencana kongkrit dalam memberantas korupsi jika mereka terpilih.

“Calon presiden dalam forum debat tersebut harusnya lebih menjelaskan rencana kongkrit mereka dalam memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia dengan rencana aksinya,” kata Vishnu ketika ditemui di Kampus UI Depok, Jumat (18/1).

Vishnu mencontohkan bagaimana memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Bagaimana mencegah korupsi melalui e-government? dan apa langkah konkrit untuk reformasi penegakkan hukum?.

“Apabila isi debat pertama ini menjadi referensi, Vishnu khawatir masalah korupsi di Indonesia akan sulit diselesaikan oleh pemerintah baru, baik yang dipimpin Jokowi atau Prabowo di periode 2019-2024,” kata putra dari Juwono Sudarsono itu.

Sebab mereka lebih memilih pendekatan parsial seperti menaikkan gaji ASN dan memperbaiki rekrutmen ASN, dibandingkan menyelesaikan akar masalah korupsi di Indonesia seperti masih dominannya patronase ekonomi dalam pengelolaan kekayaan negara dan besarnya pengaruh oligarki dalam kebijakan publik strategis melalui partai politik.

“Sebenarnya pada sesi tanya jawab antara dua kandidat terdapat peluang untuk menggali lebih dalam lagi agenda anti korupsi dari masing-masing calon presiden. Namun disayangkan kedua kandidat hanya fokus pada hal-hal yang terlalu spesifik,” ucapnya.

Kandidat presiden nomor urut 2 Prabowo, kata Vishnu, mempertanyakan potensi konflik kepentingan dari para pejabat tinggi pemerintahan Presiden Jokowi terkait kebijakan impor beras. “Sedangkan kandidat presiden nomor urut 01 Jokowi mempertanyakan komitmen anti korupsi Prabowo karena menyutujui calon anggota legislatif dari Partai Gerindra yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi mengutip data Indonesia Corruption Watch,” tegasnya.

(Zaenal Arifin)