Jakarta, aktual.com – Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama mendiang Presiden Soeharto, terus menuai kecaman. Pasalnya, sosok mendiang Soeharto merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Bahkan, jasanya sangat besar bagi bangsa ini.

“Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya,” ujar Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

Hardjuno mengecam keras keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, peranaan Soeharto dalam pristiwa tersebut sangat besar. Karena itu, menghilangkan peran Soeharto sama dengan bagian memanipulasi sejarah bangsa Indonesia.

“Menghilangkan peran pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rezim yang berkuasa saat ini,” tegas Hardjuno.

Berdasarkan instruksi rahasia tanggal 18-2-1949 yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, terlihat jelas peran Letnan Kolonel Soeharto.

(Zaenal Arifin)