Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah saat ini hanya berfokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Namun demikian, ia turut memastikan program-program pembangunan tetap berlanjut, meski dihadapkan pada tantangan yang tak mudah.
Hal ini dilontarkan Sri Mulyani melalui akun instagram resminya yaitu @smindrawati pada Jumat (20/6/2025), seraya mengumumkan telah melangsungkan diskusi mengenai ekonomi dengan First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), Gita Gopinath sehari sebelumnya.
Sri Mulyani menerangkan, perekonomian global saat ini tengah bergejolak, ditandai kondisi disrupsi rantai pasok, kebijakan suku bunga higher for longer yang masih terjadi, risiko inflasi tinggi, dan pelemahan ekonomi dunia. Oleh karena itu, menjaga pertumbuhan ekonomi masing-masing tetap baik, menjadi tantangan besar bagi seluruh negara di dunia, begitu juga untuk Indonesia.
“Indonesia terus bersikap waspada dengan berbagai risiko global yang berdampak pada perekonomian nasional. APBN terus dikelola secara hati-hati dan bijaksana, daya beli masyarakat dilindungi melalui berbagai stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga,” terang Sri Mulyani.
Di samping itu, dia menegaskan bahwa Indonesia juga berkomitmen akan menjaga defisit tetap terkendali sesuai batas yang ditentukan dalam UU APBN. Adapun pemerintah mencanangkan defisit APBN dijaga tak lebih dari 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025.
“Ini merupakan upaya-upaya yang kita lakukan agar pembangunan Indonesia bisa terus berjalan meski di tengah tantangan-tantangan yang tidak mudah. Kita optimis, namun tetap waspada,” ujar Sri Mulyani.
Ia pun berharap, sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat berlangsung baik. Dengan demikian, bersama-sama pertumbuhan Indonesia tetap terjaga dan tumbuh secara berkelanjutan.
Sebelumnya, pemerintah telah mengguyur paket stimulus ekonomi yang berisi 5 poin kebijakan, yaitu diskon transportasi, tarif tol, bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Terlebih, Indonesia juga membutuhkan stimulus untuk memacu realisasi investasi.
“Paket kebijakan ini hanya bisa mendorong kenaikan konsumsi, tetapi tidak bisa mendorong investasi, peningkatan investasi maupun peningkatan ekspor,” ungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, saat dihubungi Senin (9/6/2025).
Padahal, Esther mengungkapkan, mesin pertumbuhan ekonomi nasional bukan hanya pada konsumsi, tetapi belanja pemerintah, investasi dan ekspor. “Jadi seharusnya ke depannya paket kebijakan ini harus mendorong ke arah investasi dan peningkatan ekspor,” kata Esther.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
