Jakarta, Aktual.com — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus penangkapan politikus Hanura, Dewi Yasin Limpo. MAKI menilai masih banyak politikus-politikus lain yang kemungkinan terlibat dalam permainan anggaran.
“KPK harus mengembangkan itu tidak hanya proyek Dewi Yasin Limpo. Saya kira termasuk dewi yasin limpo itu juga memainkan anggaran,” demikian Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Aktual.com, Rabu (21/10).
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi SP mengakui proyek pembangunan papua, yang dijadikan wadah oleh politikus Hanura, Dewi Yasin Limpo untuk korupsi, akan di masukan ke dalam pembahasan RAPBN 2016.
“Ini kaitannya dengan pembahasan anggaran (RAPBN). Jadi (proyek) ini untuk 2016. Baru pembahasan (RAPBN),” jelas Johan, saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/10).
Namun demikian, saat ditanya berapa nilai proyek pembangkit listrik mikrohidro itu, Johan tidak bisa menyebutkanya. “Nilai proyeknya sekitar ratusan miliar,” kata dia.
Untuk memasukan proyek tersebut ke dalam RAPBN 2016, Dewi diduga meminta sejumlah dana kepada pengusaha yang bernama Setiadi dan Harry. Namun demikian, hingga saat ini belum bisa dipastikan nama perusahaan tersebut.
Dua pengusaha itu pun sudah memberikan uang yang ditujukan kepada Dewi senilai 177.700 Dollar Singapura. Saat menerima uang itu Dewi mengutus Sekretaris pribadinya, Rinelda Bandaso, dimana ketika penerimaan itu pihak KPK langsung meringkus ketiganya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arbie Marwan
