Pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan (kiri) didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto (kedua kiri) menerima laporan dari Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin (kanan) saat Rapat Paripurna DPR ke-30 masa persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP 2018. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Pidato nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang Paripurna DPR RI terus mendapat perhatian publik. Terlebih adanya peningkatan dana bantuan sosial dan hibah pada rancangan anggaran penerimaan belanja negara (RAPBN) 2018 atau jelang Pemilu 2019.

“Agak sulit kita pisahkan dana bantuan sosial dan subsidi di RAPBN 2018. Itu adalah tahun Pemilu. Dan memang agak aneh dana bantuan sosial dan subsidi tiba-tiba melonjak drastis,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam siaran tertulisnya, di Jakarta, Minggu (20/8).

Tidak hanya itu, sambung Heri, belanja negara 2018 yang direncanakan pemerintah sebesar Rp2.204,4 triliun untuk diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Seperti misalnya, terang Heri, penambahan penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga dari sebelumnya 6 juta keluarga dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang skemanya diubah dari pembagian beras sejahtera (rastra).

“Perluasan penerima sejumlah program tersebut tercermin dari peningkatan anggaran Kementerian Sosial pada tahun depan sebesar Rp 34 triliun, atau naik hampir dua kali lipat dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 17,2 triliun,” paparnya.

Artinya, kata dia, secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan program penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8triliun.

Anggaran itu terdiri dari subsidi di luar subsidi pajak Rp 161,6 triliun; Program Keluarga Harapan Rp17,3 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 10,8 triliun.

Bahkan, anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin sebesar Rp 25,5 triliun; bantuan pangan Rp 13,5 triliun, bidik misi Rp 4,1 triliun; serta dana desa Rp 60 triliun.

“Semua hal tersebut sudah pasti ada maunya, ada udang di balik batu. Kalau memang benar-benar untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kenapa baru sekarang jor-joran begini,” sebut politikus Gerindra itu.

“Ini kan sepertinya hanya untuk membujuk hati rakyat yang sebelumnya dijepit oleh potongan subsidi dan kenaikan harga listrik dan BBM,”pungkasnya.

(Reporter: Novrizal)

(Novrizal Sikumbang)

(Eka)