Surabaya, Aktual.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur mengecam Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya karena tidak memberi izin penggunaan gedung yang telah mengundang Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebagai salah satu pembicaranya.
Majelis Pembina Daerah PMII Jatim Aan Ainnur Rofik kepada wartawan di Surabaya, Minggu (12/11), menilai tindakan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya telah mengebiri proses demokrasi di Indonesia.
“Karena proses kaderisasi dan demokrasi itu berawal dari kampus. Maka pihak kampus semestinya menerima siapa saja yang hadir,” ujarnya.
Dia megatakan kegiatan yang tiba-tiba tidak diberi izin oleh pihak Kampus UIN Surabaya itu sebenarnya telah berlangsung sejak hari Kamis, 9 November, yang bertempat di Aula UIN Surabaya.
Kegiatan itu digelar oleh Korps Putri PMII Jatim, yang perizinannya telah dilayangkan ke pihak Rektorat UIN Surabaya, dengan menggandeng Dewan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di kampus setempat, sejak sebulan sebelumnya.
Korps Putri PMII Jatim menggelar acara ini hingga Sabtu (11/11) karena menyesuaikan jadwal kunjungan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Surabaya yang telah diplot sebagai pembicara kunci dalam kegiatan tersebut.
Acara tersebut akhirnya menjadi kacau karena pihak Rektorat tiba-tiba mencabut perizinannya.
“Artinya kegiatan ini sudah mendapat izin. Kalau misalnya dilarang harusnya diinformasikan sejak awal,” ucapnya.
Aan tidak mau berspekulasi jika disebut Kampus UIN mencabut perizinan karena dihadiri oleh Menteri Sosial yang telah secara resmi menyatakan akan maju sebagai calon gubernur Jawa Timur 2018.
“Dalam acara ini kami mengundang Khofifah sebagai Menteri Sosial yang pernah menjadi Ketua PMII agar mejadi sosok perempuan inspiratif bagi kader-kadir Korps Putri PMII Jatim,” ucapnya.
Rektor UIN Surabaya Abdul A’la saat dikonfirmasi menegaskan tidak diizinkannya penggunaan gedung bukan karena alasan politis.
“Kebetulan pada hari itu ada pemadaman listrik di kampus karena perbaikan. Maka dengan alasan apapun tentu tidak bisa difasilitasi,” katanya.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
