Jakarta, aktual.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) FX Hadi Rudyatmo menyelenggarakan konferensi pers di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Rudyatmo banyak membicarakan mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anggota keluarganya.

Menurutnya, perbedaan pandangan antara keluarga Jokowi dan PDIP tidak hanya disebabkan oleh ketidaknyamanan terkait panggilan dari petugas partai. Rudyatmo menjelaskan bahwa Jokowi dan PDIP berpisah jalan setelah usulannya untuk memperpanjang masa jabatan sebagai presiden menjadi tiga periode tidak disetujui oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Yang pertama minta perpanjangan, minta tiga periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi,” ujarnya.

Rudy menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak lagi merupakan kader partainya, sedangkan Jokowi masih tetap berada di dalam partai. Ia mengungkapkan bahwa Gibran telah tidak lagi menjadi kader PDIP setelah dipastikan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Walaupun begitu, Rudy enggan memberikan kepastian apakah DPC PDIP Kota Solo sudah mengeluarkan surat pencabutan keanggotaan Gibran. Ia juga tidak memandang serius tindakan Gibran yang belum mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP yang dimilikinya.

“Jadi kalau ada apa-apa Mas Gibran bukan kader PDI Perjuangan,” ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (29/11).

Rudy juga mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah memberikan informasi yang tidak akurat mengenai 17 skala prioritas di Solo saat ini. Menurutnya, ide pembangunan yang termasuk dalam 17 skala prioritas di Solo bukanlah hasil pemikiran Gibran.

Dia menjelaskan bahwa seluruh pendanaan untuk pembangunan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta dana tanggung jawab sosial perusahaan milik negara (BUMN), dan ada juga yang bersumber dari negara lain.

Menurut Rudy, konsep skala prioritas adalah hasil pemikiran Wali Kota sendiri yang kemudian diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dibahas dengan menggunakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Jadilah yang namanya perda APBD. Itu baru skala prioritas,” ucapnya.

Rudy juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pernyataan Iriana Jokowi yang merasa tersinggung dengan sebutan “petugas partai” untuk suaminya. Kejadian tersebut dianggap sebagai pemicu awal perpisahan keluarga Jokowi dengan PDIP.

Rudy menjelaskan bahwa menurutnya, istilah “petugas partai” sebenarnya setara dengan “petugas rakyat.”

“Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai,” ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2023.

Gibran Rakabuming Raka menolak untuk merespons pernyataan FX Hadi Rudyatmo. Gibran menyatakan bahwa Iriana tidak pernah mengungkapkan hal seperti yang disampaikan oleh Rudy.

“Ibu saya bicara apa. Aku yo bingung ibuku ratau ngomong ngono kok (aku ya bingung, ibuku nggak pernah bilang gitu kok). Kalau ada videonya saya lihat, ya,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Rizky Zulkarnain

Tinggalkan Balasan