(ilustrasi/aktual.com)
Jakarta, Aktual.comEkonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teuku Riefky berpendapat, target inflasi sebesar 3,3 persen pada tahun 2023 bisa tercapai dengan koordinasi yang cukup intens antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengatur penurunan inflasi.
“Contohnya dalam koordinasi antara perubahan harga subsidi dengan suku bunga acuan, perlu koordinasi yang cukup solid dalam Kemenkeu dan BI agar kemudian inflasi tidak tiba-tiba melonjak dan kalaupun menurun bisa perlahan,” ujar Riefky di Jakarta, Selasa (16/8).
Meski pada bulan Juli 2022, inflasi berada pada level 4,94 persen, ia mengatakan target inflasi pada tahun 2023 relatif masuk akal lantaran tekanan inflasi cenderung terjadi pada tahun 2022 dan kemungkinan pada tahun depan tekanan inflasi sudah mulai mereda.
Adapun penurunan inflasi perlahan sudah mulai terjadi secara global di berbagai negara. Selain itu, harga komoditas pun saat ini sudah mulai menurun.
Untuk mencapai target inflasi pada tahun depan, Riefky menyarankan agar kebijakan subsidi energi dan suku bunga acuan bisa disesuaikan. Namun terkait subsidi bisa mulai dikurangi dari yang sebesar Rp500 triliun pada tahun ini agar tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kemudian jika ekspektasi harga energi sudah mulai menurun, saya rasa subsidi bisa mulai dikurangi perlahan dan digantikan dengan skema jaring pengaman sosial yang lebih tepat sasaran,” ucap dia.
Sementara terkait suku bunga acuan, dirinya merasa BI perlu segera menaikkan suku bunga kebijakan karena tekanan inflasi domestik sudah mulai meningkat.
Jika suku bunga acuan tidak segera dinaikkan bank sentral, dikhawatirkan inflasi akan memanas di tanah air, seperti yang telah terjadi di negara lain.
Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 – 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa, mengatakan inflasi pada 2023 akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen.
“Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan,” tutur Jokowi.
Ia menjelaskan asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat.
(Wisnu)