Presiden RI Joko Widodo. (ilustrasi/aktual.com)
Presiden RI Joko Widodo. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo menyebutkan, pemerintah telah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp1.737,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan senilai Rp1.495,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp240,4 triliun. Dengan target defisit sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kebijakan fiskal dalam tahun 2017 ini masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” jelas Jokowi dalam pidatonya di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (16/8).

Untuk itu, jelas Jokowi, pemerintah akan mempripritaskan belanja negara yang strategis, seperti, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah.

“Karena pembangunan infrastruktur ini diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan,” tutur dia.

Dalam konteks itu, kata Jokowi, pemerintah akan meningkatkan
belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru.

“Selanjutnya, pemerintah juga meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal,” tandas dia.

Selain itu, kata dia, program belanja yang strategis lainnyabterkait penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai.

“Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel,” papar dia.

Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat. “Semua upaya ini untuk memastikan subsidi dan bantuan sosial non-tunai yang diberikan betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan, belanja negara dalam RAPBN 2017 itu dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp760 triliun.

Menurutnya, ‎secara umum kebijakan pembiayaan anggaran 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif serta inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

“Kemudian, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas, mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar dia.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka