Jakarta, Aktual.com – Kendati pemerintah menargetkan peringkat kemudahan berbinis atau Ease of Doing Business (EoDB) akan melonjak di peringkat 40, seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo, namun pemerintah sendiri mengeluhkan banyak hal yang perlu diperbaiki.
Sejauh ini, menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, perbaikan yang dilakukan pemerintah memang masih belum optimal. Terlihat masih banyak faktor yang menghambat peringkat EoDB itu.
“Kendati ada perbaikan, tapi masih ada beberapa indikator dalam EoDB yang nilainya jauh dari target. Dan itu yang akan menjadi fokus kami,” keluh Darmin di Jakarta, Selasa (9/5).
Peringkat EoDB sendiri diranking oleh Bank Dunia dengan mengukur kemudahan berusaha berdasarkan 10 indikator dengan bobot yang sama. Ke-10 hal itu adalah, memulai usaha (starting a business), berhubungan dengan izin konstruksi (dealing with construction permit), pendaftaran kepemilikan (registering property).
Kemudian, pembayaran pajak (paying taxes), mendapatkan kredit (getting credit), melaksanaan kontra (enforcing contract), mendapatkan listrik (getting electricity), perdagangan lintas batas (trading across border), serta mengatasi kebangkrutan dan melindungi investor minoritas (resolving insolvency dan protecting minority investors).
Di antara 10 indikator tersebut, kata Darmin, Indonesia mendapat penilaian buruk pada indikator memulai usaha, berhubungan dengan izin konstruksi, pendaftaran kepemilikan, pembayaran pajak, pelaksanaan kontrak, dan perdagangan lintas batas.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
