Presiden Joko Widodo (kedua kanan didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri), KSAL Laksamana TNI Ade Supandi (kanan), Komandan Korps Marinir TNI Mayjen TNI (Mar) R.M. Trusono (kiri), Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksamana (tengah) memberikan pengarahan kepada pasukan Marinir di Lapangan Utama Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11). Presiden menegaskan loyalitas Korps Marinir TNI Angkatan Laut kepada negara dan rakyat, setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sudah tak perlu diragukan lagi. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhi Purdijatno menegaskan bahwa Presiden bukanlah Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kata dia, Presiden Joko Widodo bohong jika menyebut dirinya sebagai Panglima tertingi TNI. Tak ada dasar hukum mana pun yang berlaku di tanah air, yang menyatakan seperti yang disampaikan Jokowi.

“Jadi, kata-kata Panglima tertinggi itu tidak benar. Yang ada Presiden ialah pemegang kekuasaan tertinggi, lihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” papar Tedjo dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Minggu (13/11).

Pada kunjungan ke Markas Besar TNI AD, Senin (7/11), Presiden Jokowi memang menyebut dirinya sebagai Panglima tertinggi TNI. Pernyataan itu ia sampaikan saat berpidato di depan prajurit TNI.

Dalam pidatonya, Jokowi juga memberikan pengarahan kepada TNI. Presiden usungan PDI-Perjuangan menyinggung soal langkah-langkah oknum tertentu yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Jokowi sendiri tampak menggebu-gebu, intonasi bicaranya pun agak tinggi.

“Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi,” ujar Jokowi di Lapangan Mabes TNI AD, Jakarta.

M. Zhacky Kusumo

(Arbie Marwan)