Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat acara penyerahan surat keputusan kepala daerah di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (5/1/2018). DPP Partai Golkar menyerahkan surat keputusan kepada pasangan calon Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar pada pilkada 2018. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto diminta untuk mengganti jajaran struktur pengurus inti, yang diindikasi terlibat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Aktivis Partai Golkar Achmad Suhawi dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media, di Jakarta, Kamis (8/2).

Menurut dia, partai politik merupakan institusi yang menjadi sumber rekrutmen pejabat publik, pembuat anggaran, dan legislasi sehingga harus terbebas korupsi.

“Golkar punya komitmen antikorupsi. Sudah sepatutnya bila tidak menjadikan orang yang terlibat korupsi sebagai pengurus. Sebab, Golkar akan terkesan permisif dengan korupsi,” kata Suhawi.

Dalam acara diskusi bertajuk ‘Pasien KPK Disekitar Ketum DPP Golkar’ itu juga mendapat perhatian dari aktivis beringin yang hadir. Salah satunya dari Rudolf Jack Paskalis. Ia berharap Airlangga meminta pandangan dan pendapat terhadap 261 nama-nama pengurus yang sudah disahkan ke KPK, kepolisian, dan kejaksaan.