Ketua Umum PPP Romahurmuziy memberikan pidato politiknya seusai acara Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 di Jakarta, Jumat (20/5). Dalam acara yang juga memperingati 18 Tahun Reformasi dan 108 Tahun Kebangkitan Nasional tersebut hadir Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) M Romahurmuziy menyatakan tidak setuju gelar pahlawan untuk Presiden RI ke-2 Soeharto. Sebab pendiri Partai Golkar tersebut masih mempunyai tanggungan hukum bagi rakyat Indonesia.

Romi, sapaannya, justru mengusulkan agar pemberian gelar diberikan kepada mahasiswa yang gugur dalam menumbangkan Presiden Soeharto. Yakni kepada korban keempat korban dalam peristiwa 12 Mei 1998 masing-masing Elang Mulia Lermana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie dan Heri Hartanto.

“Bagi PPP, usulan itu tidak pas. PPP justru mengusulkan, yang diberi gelar pahlawan adalah mahasiswa yang gugur memperjuangkan reformasi,” katanya disela-sela pelantikan pengurus DPP PPP 2016-2021 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (21/5) malam.

Usulan pemberian gelar bagi Presiden RI ke-2 Soeharto merupakan salah satu rekomendasi dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang digelar di Bali baru-baru ini. Rekomendasi diberikan kepada Ketua Umum Golkar terpilih, Setya Novanto, untuk memperjuangkannya.

Menurut Romi, meski pernah menjabat sebagai Presiden dan disebut sebagai Bapak Pembangunan, namun ia menekankan bahwa tidak semua Presiden layak diberikan gelar pahlawan. Bagaimanapun, pemberian gelar pahlawan harus ada tolak ukurnya yang jelas, salah satunya jasa orang bersangkutan sangat besar dan tidak memiliki sisi negatif.

“Gelar pahlawan diberikan kepada orang yang tanpa cela,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh: