Jakarta, Aktual.com – Maraknya aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) membuat sejumlah kepala daerah mengambil sikap.
Salah satunya Gubernur Bali Wayan Koster yang dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah yang dipimpinnya tidak akan membiarkan kehadiran organisasi masyarakat (ormas) yang berperilaku seperti preman di Bali. “Bentuknya ormas, tetapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya ditulis Jumat (9/5).
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan sikap tegas terhadap kehadiran organisasi masyarakat (ormas) yang berperilaku menyimpang dan meresahkan di wilayahnya. Tak hanya itu, Wayan Koster juga menyerukan agar adanya penguatan hukum adat dan desa adat sebagai solusi menjaga ketertiban.
Koster menekankan pentingnya mengembalikan penyelesaian masalah ke akar budaya Bali melalui desa adat dan sistem keamanan terpadu, yaitu sipandu beradat, yang melibatkan aparat keamanan serta pecalang. Menurutnya, ketika desa adat sudah kuat, Bali tidak memerlukan ormas luar yang membawa agenda tersembunyi.
“Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali,” katanya.
Pemprov Bali mendukung penuh program Kejaksaan Tinggi Bali melalui pendirian Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice yang mengedepankan penyelesaian konflik berbasis hukum adat.
Gubernur Koster menilai keberadaan dua balai ini adalah langkah nyata yang bisa menjaga ketertiban sosial tanpa harus mengandalkan proses hukum formal. “Ini bukan hanya soal hukum, ini pertaruhan masa depan Bali,” tandasnya.
