Jakarta, Aktual.com — Wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi titik masalah asap yang sampai saat ini belum tertuntaskan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah belum menemukan formula untuk menangani bencana kabut asap yang terjadi belakangan ini.

Pemerintah pun acap kali menuding, bahwa atas permasalahan itu pihak perusahaan atau korporasi yang menjadi otak pembakaran lahan dan hutan yang saat ini melanda wilayah Indonesia.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menilai, apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kabut asat merupakan wujud tidak mampunya pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi permasalahan itu.

“Ini adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi hal ini, hingga kemudian ditimpakan ke pengusaha. Saat ini pemerintah hanya bisa menyalahkan dan menyalahkan dunia usaha,” ujar dia di Jakarta, Minggu (20/9).

Pada Jumat (18/9), tiga masyarakat Riau yang juga tergabung dalam Gerakan Melawan Asap Riau mendatangi Kantor Komnas HAM di Latuharhary, Jakarta, untuk mengadukan bencana kabut asap yang sudah hampir sebulan terjadi. Terkait pengaduan tersebut, Komnas HAM akan mempelajari dokumen-dokumen yang ada serta akan melakukan investigasi.

(Wisnu)