Jakarta, Aktual.com — Dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan yang digelar di Puncak, Jumat (29/1) ada tujuh poin yang akan dibahas ke Mukernas Jakarta mendatang.
“Yang pertama adalah terkait fatwa Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar,” kata Sekjen PPP Dimyati Natakusumah di Jakarta.
Yang kedua, keputusan untuk bergabung dengan Koalisi PPP tanpa syarat. Ketiga, adalah kesepakatan soal koalisi permanen dalam menghadapi pilkada serentak 2017 dengan PDIP.
Sementara yang keempat adalah, lanjut Dimyati rapimnas ini akan ditindaklanjuti dengan mukernas II di Jakarta. Kelima, merangkul pihak pengurus Muktamar PPP Surabaya versi Romahurmuziy.
“Keenam, setiap pengurus PPP se-Indonesia agar memasang bendera partai di depan rumah masing-masing. Terakhir pembaharuan SK-SK DPC dan DPW seluruh Indonesia dibentuk tim lanjutan, dan lain-lain yang nanti akan dibahas pada rapat lanjutan,” kata Dimyati.
Dia mengatakan, PPP di bawah kepengurusan Djan tidak pernah menandatangani kontrak politik dengan koalisi manapun, termasuk Koalisi Merah Putih ataupun dengan Koalisi Indonesia Hebat.
“Kalau yang kontrak politik dengan KMP kan PPP di bawah kepemimpinan Ketum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy (Romi). Mereka yang menandatangani kontrak itu. Kalau kita, baru kali ini kita mendukung Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3),” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum PPP Djan Faridz menceritakan latar belakang bergabungnya partainya ke dalam Koalisi Parpol Pendukung Pemerintahan (KP3)
Menurut dia, awalnya Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Intinya, agar kepengurusan PPP disahkan melalui SK Menkumham.
“Kala itu Mbah Maimun berjanji, kalau PPP sudah bersatu, maka akan bergabung menjadi partai pendukung pemerintah. Karena beliau (Mbah Maimun) sudah keluarkan fatwa, saya bilang, pak saya akan ikut apapun perintahnya,” ujar dia.
“Kemudian, saya siapkan surat dukungan kepada pemerintahan,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Wisnu
