Jakarta, Aktual.com — Tokoh Koalisi Gerakan Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Beni Pramula mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK dinilai kesulitan memenuhi janji-janji kampanye dalam satu tahun masa pemerintahan.
Hal ini dikatakan saat tokoh-tokoh Koalisi Gerakan Selamatkan NKRI menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (15/12).
Menurut dia, pernyataan sikap Gerakan Selamatkan NKRI adalah demokrasi saat ini tak lagi berdasarkan hikmat permusyawaratan perwakilan dalam satu badan MPR, melainkan berdasarkan liberalisme yang mengandalkan pragmatisme kekuasaan dan kekuatan uang. Sehingga, penegakan hukum dan cek and balances lemah, menihilkan Bhinneka Tunggal Ika dan memunculkan faksi-faksi.
Rachmawati Soekarnoputri menambahkan, perubahan UUD 45 menjadi amandemen membuat konstitusi berubah liberal dan kapitalis, serta berdampak pada aspek ekonomi, hukum dan politik.
“Ada tiga problematika yang saat ini menjadi istilahnya bencana nasional akibat perubahan 1945 menjadi UUD 2002 itu dengan proses amandemen,” ujar Rachmawati.
Gerakan Selamatkan NKRI menginginkan agar kepala daerah menjadi garda terdepan dalam aktivitas ekonomi rakyat.
Selain itu, mendesak MPR RI diperkuat sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dengan menganulir sistem bernegara hasil amandemen UUD 45.
Sementara, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut UUD 45 yang sah saat ini. Pihaknya menampung usulan dari Gerakan Selamatkan NKRI agar mengembalikan UUD 45 ke bentuk aslinya.
“Harus ada usulan 1/3 anggota MPR yang diajukan secara tertulis. Yang diubah yang mana-mana saja, yang diangap tidak sesuai boleh diamandemen,” ucap Zulkifli.
“Mudah-mudahan dengan berbagai argumen ini anggota MPR kita bisa menangkap frekuensinya dan di wakili oleh 1/3 anggota MPR. Terus saja sampaikan kepada teman-teman agar diterima,” tambahnya.
Tokoh lain lain yang hadir dalam pertemuan ini adalah Lily Wahid, Hatta Taliwang dan Jenderal TNI (purn) Djoko Santoso.
Artikel ini ditulis oleh:
