Akademisi dari Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung berpendapat bahwa Papua menjadi sangat penting bagi Amerika Serikat karena salah satu tambang emas terbesar miliknya yakni Freeport ada di Bumi Cenderawasih.
“Sehingga berbagai saran dan masukan terkait Freeport, sangat diperlukan oleh negara tersebut. Termasuk, daya tawar agar orang Papua menjadi presiden direktur Freeport, termasuk sahamnya,” kata Marinus Yaung di Kota Jayapura, Papua, Senin.
Menurut dia, kedatangan Duta Besar Amerika Serikat pada akhir Januari lalu, merupakan posisi tawar yang coba dimainkan oleh negeri Paman Sam (Amerika) itu, bagaimana suara dari pemilik ulayat terkait keberlangsungan Freeport di Indonesia.
“Kita tahu bahwa orang Papua punya daya tawar, ini yang coba dimainkan oleh Duta Besar Amerika Serikat Roberth Blake, yang langsung datang ke Papua, meski Jakarta tahu bahwa diplomasi yang dimainkan itu telah melanggar etika, itu karena Freeport,” katanya.
Untuk itu, kata dia, ada baiknya Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk ikut terlibat di dalamnya dalam mengurus tentang Freeport.
“Saya menyarankan kepada Presiden Jokowi kalau memang tidak menyerahkan sepenuhnya kepengurusan tentang Freeport kepada Papua, tolong meninjau kembali SK Menteri ESDM terkait tim divestasi tentang Freeport itu. Orang Papua harus ada dalam tim divestasi Freeport, jika kami dianggap punya posisi tawar kuat dalam bicara tentang Freeport ke depan,” katanya.
Jika saja hal ini tidak didengar, kata dia, gelombang aksi demo dan protes sudah pasti akan terjadi, karena pemuda dari berbagai ormas di Papua telah menyatakan komitmen untuk berjuang terkait Freeport, apa lagi Komisi IV dan V Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) telah menyatakan dukungannya.
“Kalau tidak kami akan ancam tutup Freeport, kami tahu Freeport punya sumbangsih 30 persen ekonomi Amerika,” kata dia.
“Kalau Freeport tutup ekonomi Amerika akan hancur/goyah, ini kepanikan luar biasa di Washington, kami tangkap itu dan Amerika juga panik dan Amerika akan ikut dorong agar orang Papua bisa jadi presiden direktur, termasuk punya saham,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Nebby
