Jakarta, Aktual.co —Rendahnya upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang baru mencapai angka Rp 2,2 juta, bukan bukti Jakarta gagal dalam menyejahterakan masyarakatnya.
Ketimbang mengakui itu sebagai bentuk kegagalan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru mengatakan kalau rendahnya UMP merupakan bukti DKI bisa menekan angka inflasi. 
Dengan ditekannya inflasi, ujar Ahok, membuat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta tidak naik sehingga angka UMP yang juga ikut tidak naik.
“Kalau saya bilang Jakarta lebih rendah bukan berarti kegagalan. Kalau kita bisa menekan inflasi kebutuhan pokok di Jakarta, otomatis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta akan lebih murah dibandingkan dengan daerah lain,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Selasa (21/10).
Lagipula, ujar Ahok, tidak ada teori yang mengatakan bahwa KHL di Jakarta akan lebih tinggi dari seluruh tempat lain.
“Kalau kita bisa atasi inflasi, ini akan baik (untuk Jakarta),” tambahnya.
Meskipun UMP tidak akan dinaikkan, lagi-lagi Ahok berjanji, Pemprov DKI akan berusaha mengimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan buruh seperti dalam bidang transportasi dan pendidikan.
“Kita mau usahakan transportasi murah, kemudian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak buruh. Harus kita bantu itu,” ujarnya.
Ketimbang memilih menaikkan UMP, Ahok memilih untuk berkonsentrasi dengan menekan inflasi terlebih dahulu. 
Ahok juga tidak ambil pusing jika dibilang tidak baik sebagai gubernur. Kata dia, dirinya tidak butuh disebut baik atau tidak. “Saya hanya taat konstitusi bkn konstituen,” tambahnya.
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang sudah ditetapkan sebagai gubernur, Ahok mengatakan ingin mengatur keadilan agar bisa menguntungkan semua pihak. 
“Saya bilang inilah fungsi pemerintah, bagaimana mengatur keadilan tadi, mengadministrasi keadilan sosial, bukan memenuhi kehendak sebagian orang saja,” ujarnya. 

()