Jakarta, Aktual.com – Utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp 10 ribu triliun di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh pemimpin berikutnya.
“Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunganya ini boleh dikatakan seperti besar pasak dari tiang,” kata Wakil Rektor II Universitas Paramadina, Handi Risza dalam diskusi daring, Senin (5/2/2024).
Awal masa kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah sekitar Rp 2.608 triliun, tetapi meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 8.041 triliun pada Desember 2023.
“Bahkan kalau kita gabung dengan utang BUMN nilainya bisa saja mencapai Rp 10 ribu triliun, inilah yang diwariskan oleh pemerintah Jokowi yang harus ditanggung pemerintah baru, siapapun yang terpilih,” ujarnya.
Menurut Handi, menanggung utang sebesar itu tidak akan mudah, dan APBN terbebani sebesar Rp 500 triliun setiap tahunnya untuk membayar pokok dan bunga utang.
“Ini menjadi satu beban negara yang sangat besar sekali,” tambahnya.
Dia juga mencatat bahwa peningkatan utang tidak seimbang dengan peningkatan pendapatan negara. Meskipun penerimaan negara dari pajak meningkat dari Rp 1.500 triliun pada 2014 menjadi Rp 2.600 triliun pada 2023, peningkatan utang jauh lebih tinggi.
“Artinya dalam 10 tahun terakhir terjadi kenaikan 100% penerimaan negara, tetapi peningkatan utang kita jauh lebih tinggi hampir 400%,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Jalil
