Jakarta, aktual.com – Wakil komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengingatkan anggotanya khususnya William Aditya Sarana dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai unggahannya terkait lem aibon yang termasuk dalam RKUA PPAS (Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara) DKI 2020.

“William ini kan baru, saya berharap bukannya ga boleh ngomong di koran atau di TV. Boleh aja tapi harus jaga tata krama itu kan baru KUA PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” kata Inggard kepada William dalam rapat bersama DPRD DKI dan Dinas Komunikasi dan Informatika DKI membahas rancangan anggaran di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10).

Inggard mengatakan unggahan yang William sebar di media sosial terkait rancangan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencantumkan lem aibon sebagai bagian dari komponen anggaran tidak sesuai dengan etika seorang anggota DPRD DKI.

Menurut pria yang berasal dari fraksi Gerindra itu, William seharusnya sebagai anggota DPRD DKI mencatat hal-hal yang dirasa janggal dan baru mengkritisinya dalam rapat bersama karena posisi DPRD DKI dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah kemitraan.

“Saya ingatkan saudara kecuali kalau orang lain di luar boleh. Mau LSM yang ngomong silahkan. Kalau kita tidak pas, kita bisa panggil dari eksekutifnya,” kata Inggard.

Selain secara khusus ditujukan kepada William, Inggard mengimbau anggota komisi A lainnya agar menyampaikan pendapat sesuai porsinya sebagai anggota legislatif daerah.

“Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran. Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini,” ujar Inggard.

Sebelumnya, pada Selasa (29/10) salah satu politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana lewat akun twitternya @willsarana menyebarkan foto Rancangan Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2020 yang akan di bahas dalam KUA PPAS antara DPRD DKI dan SKPD DKI.

Pria itu menggunggah foto berisi rencana anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencantumkan lem aibon sebagai bagian dari komponen alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp82,5 miliar.

“Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?,” tulis William pada Selasa (29/10) malam.

Setelah sempat jadi sorotan, anggaran lem aibon itu kini hilang dari situs resmi APBD DKI Jakarta.

Ant.

(Zaenal Arifin)