Ketua Dewan Pengarah Jusuf Kalla datang saat akan mengumumkan tim pemenangan di rumah pemenangan Jokowi-Ma'ruf di rumah pemenangan, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (7/9). AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyebab meningkatkan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, anggota DPRD dan pejabat di daerah adalah salah satunya implementasi sistem pemerintahan desentralisasi pascareformasi.

“Kenapa korupsi dewasa ini begitu luasnya? Ini memang terjadi setelah reformasi, ada tiga hal, salah satunya ialah desentralisasi dan pelaksanaan DPRD, keseimbangan antara legislatif dan eksekutif dan yudikatif juga,” kata Wapres JK saat menghadiri Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Tahun 2018 di Jakarta, Senin (10/12).

Sebelum adanya penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah, lanjut JK, tindak pidana korupsi banyak terjadi di tingkat pemerintahan pusat karena banyak proyek pembangunan diputuskan di pusat.

Namun, setelah adanya desentralisasi yang mengakibatkan otonomi di daerah, kasus korupsi semakin banyak melibatkan pejabat daerah, baik kepala daerah maupun anggota DPRD.

“Kalau zaman orde baru diputuskan di pusat, jadi korupsi banyak di pusat. Tapi sekarang yang memutuskan proyek di daerah, oleh karena itu korupsi juga menjalar di daerah,” kata Wapres.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid