Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Sumatra Utara di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2). Presiden mengatakan Sumut dapat menggerakkan perekonomian wilayah lain di Sumatra dengan percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, tol maupun bandara karena terletak di jalur pelayaran internasional selat Malaka yang dekat Singapura, Malaysia, dan Thailand. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17

Jakarta, Aktual.com – Presiden Jusuf Kalla mengatakan ketidakadilan di dalam masyarakat juga disebabkan oleh kesenjangan sosial.

“Ketidakadilan juga disebabkan karena kesenjangan. Banyak hal yang telah dilakukan, memberikan kesehatan, klinik murah, dan lain-lain. Tapi itu tidak cukup untuk menutupi ketidakadilan. Harus ada langkah bersama untuk melakukan penegakan keadilan,” kata Kalla dalam pidato penutupan Tanwir Muhammadiyah, di Kota Ambon, Minggu.

Ia mengatakan ketidakadilan dalam konteks kedaulatan adalah masalah penting yang terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat juga mempersoalkan masalah satu persen menguasai 90 persen.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, meskipun telah menetapkan keadilan sosial sebagai falsafah bangsa yang tertuang dalam sila kelima Pancasila.

Indonesia, kata JK, sejak merdeka pada 1945 telah mengalami sedikitnya 15 kali konflik besar, 10 di antaranya disebabkan oleh ketidakadilan politik, ekonomi dan lainnya.

“Saya setuju dengan banyak pembicaraan, seperti Buya, bahwa Pancasila bukanlah hal yang tidak kita laksanakan, hanya sila kelima yang paling sulit dan paling telat kita laksanakan,” katanya.

Menurut Wapres, untuk mewujudkan keadilan dan negara yang berkemajuan, selain kerja keras, yang dibutuhkan adalah semangat maju dan bekerja dengan penuh motivasi.

Semangat untuk bersama-sama maju juga dapat dilengkapi dengan pendidikan, kejujuran, dan juga dakwah yang baik.

ant

(Nebby)