Patung Pembebasan Irian Barat dinaungi awan gelap usai hujan mengguyur kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/8). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena La Nina yang mengakibatkan curah hujan tinggi akan berlangsung hingga bulan September 2016. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/pd/16.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menginginkan pemerintah memperhatikan serius distribusi pangan pada musim hujan saat ini yang berpotensi berdampak kepada banjir dan longsor di sejumlah daerah.

“Saya yakin pemerintah sudah menyadari bahwa pada musim hujan yang sangat intens ini akan menimbulkan dampak serius pada bencana sekaligus mempengaruhi kondisi pangan baik produksi, distribusi maupun tata niaganya,” kata Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurut Akmal, produksi pangan, khususnya yang bersifat pokok seperti komoditas beras, sangat terpengaruhi oleh kondisi musim hujan.

Kondisi itu, ujar dia, memberikan dampak pada kualitas gabah yang rendah karena kandungan air yang tinggi, hingga pada kegagalan panen akibat hama penyakit yang semakin pesat pertumbuhannya.

“Kandungan air pada gabah dapat diatasi dengan teknologi pascapanen, namun gagal panen dapat menimbulkan rentetan masalah dimulai dari manajemen stok hingga tata niaga yang berujung pada keresahan masyarakat baik petani sebagai produsen maupun masyarakat umum sebagai konsumen,” katanya.

Politisi PKS itu berpendapat terkait pengendalian harga pangan dan transparansinya, pemerintah diharapkan mencontoh pemerintah masa lalu ketika lembaga penyiaran dengan jangkauan luas memberikan informasi berharga tata niaga pangan untuk kepentingan petani dan masyarakat secara keseluruhan.

Pada saat ini, Akmal mengaku mendapatkan banyak keluhan dari para petani dalam hal pangan pokok maupun pendukung karena sebagian sentra pertanian banyak mengalami kegagalan akibat cuaca yang tidak menentu.

Sebelumnya peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang diprediksi pemerintah dapat mencapai sekitar 5,4-5,8 persen pada 2017 dapat berdampak kepada potensi naiknya harga bahan pangan di masa mendatang sehingga pemerintah perlu benar-benar mengantisipasinya.

“Pemerintah harus mengupayakan terjaganya level penawaran agar dapat mengimbangi level permintaan yang meningkat,” kata Hizkia dan menambahkan, faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi turut berpengaruh terhadap perubahan harga bahan pangan.

Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh meningkatnya daya beli masyarakat, yang kemudian akan diikuti oleh bertambahnya permintaan terhadap bahan pangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga ketersedian dan gejolak harga pangan di 2017, terutama untuk komoditas beras dan gula.

“Negara harus mengambil peran dalam menjaga stabilitas harga,” kata Darmin dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (1/2).

Terkait beras, pemerintah akan berupaya memperbaiki irigasi yang rusak dan membangun embung-embung di desa-desa. Embung-embung dan irigasi tersebut diharapkan mampu mengairi lahan seluas sekitar 100 sampai dengan 200 hektare.

Kementerian Pertanian berencana menyiapkan toko tani Indonesia (TTI) hingga ke pemukiman-pemukiman warga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dari pasaran.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Senin (6/2) mengatakan, untuk meluaskan jangkauan TTI hingga ke pemukiman warga tersebut maka pihaknya menyiapkan unit-unit mobil khusus yang bisa mengangkut komoditas pangan.

ANT

(Antara)

(Arbie Marwan)