Salah satu dampak sistemik akibat kudeta konstitusi terhadap UUD1945 asli adalah liberalisasi di bidang keuangan.
Tidak banyak yang tahu bahwa setiap tahun APBN yang berasal dari pajak rakyat dibobol secara formal sebesar 60 triliun untuk membayar bunga obligasi rekap BLBI.
Suatu penyimpangan yang terang benderang terhadap sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Di satu sisi subsidi untuk rakyat dicabut di sisi lain bank- bank yang sudah untung seperti BCA disubsidi 60 T per tahun, sejak 2013 para ekonom seperti Prof Sri Eddy Swasono, Sasmito Hadinagoro, Kwik Kian Gie minta agar minta agar subsidi buat perbankan ini dihentikan.
Jangankan dihentikan, dibahas saja tidak, karena patut diduga dananya dibagi antar mafia yang menguasai Senayan dan mafia yang ada di pemerintahan.
Datanya sudah disampaikan ke KPK, ternyata sama saja, KPK lebih memfokuskan diri pada OTT ratusan juta, karena diliput media, keterbukaan publik dengan pencitraan sulit dibedakan.
Tidak ada cara lain, rakyat harus dipimpin untuk merebut kembali kedaulatannya, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi sekaligus pelaksana kedaulatan rakyat dengan agenda memberlakukan kembali UUD’45 yang asli.
Dokter Zulkifli S Ekomei, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini aktif sebagai pegiat sosial-politik dalam Gerakan Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli.
