Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy berpendapat, partainya akan menghadapi lima tantangan nyata dalam Pemilu 2019. Salah satunya adalah adanya migrasi suara, dari partai agamis ke partai nasionalis.

“Pada pemilu 1955, partai-partai agamis mendapatkan perolehan suara 43,5 persen. Pada pemilu 2014, angka ini merosot menjadi 31 persen, yang terdiri atas PPP, PKB, PAN, PKS dan PBB,” kata pria yang disapa Rom ini dalam pidato politiknya di acara Harlah PPP ke-45, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (5/1).

Hal tersebut, sangat disayangkan oleh Romi karena menunjukkan semakin selulernya masyarakat, khususnya para santri dan aktivis ormas Islam.

Tidak hanya suara dalam Pemilu, fenomena ini juga tercermin dalam aktifnya lulusan santri atau ormas Islam di partai politik yang justru pada praktiknya melenceng dari ajaran Islam.

“Hal ini harus kita jawab dengan silaturrahmi ke basis, membangun ketokohan pemimpin- pemimpin partai, serta kerja nyata dan menyentuh kepentingan rakyat,” ujarnya.

Tantangan kedua menurut Romi adalah pelaksanaan Pilkada 2018 akan menjadi pemanasan terakhir dan cerminan pertarungan pada Pemilu 2019, karena berlangsung di 171 daerah yang meliputi 17 provinsi dan 154 kab/kota dengan melibatkan total 70 persen pemilih Indonesia.

Romi pun berpesan agar segenap elemen partai untuk all out untuk mensukseskan pasangan calon (Paslon) yang diusung PPP dalam Pilkada 2018.

“DPP Partai menginstruksikan untuk seluruh elemen Partai Bergerak Bersama Rakyat untuk memenangkan paslon yang dihadapi PPP,” pesannya.

Tantangan selanjutnya adalah adanya kemungkinan kontraksi politik akibat fitnah politik yang bertebaran di media sosial. Romi beranggapan, medsos yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia secara nyata tidak digunakan untuk merekatkan silaturahmi, melainkan justru memecah belah masyarakat hanya karena perbedaan soal Pilkada atau Pilpres.

“PPP melalui tema Harlah ini mengajak semua untuk bersatu karena bangsa ini butuh bersatu daripada bertikai. Bangsa ini butuh kekompakan karena musuh kita di luar Indonesia yang ingin mencaplok Indonesia dengan kekuatan finansial dan mengganggu keharmonisan,” ujarnya.

Dia menjelaskan tantangan keempat, Waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang bersamaan untuk pertama kalinya, pada tanggal 17 April 2019 sehingga beban elektoral sudah pasti akan ada di pundak seluruh kader.

Menurut dia, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP tanggal 21 Juli 2017 telah menetapkan PPP mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai Presiden pada Pemilu 2019 sehingga tugas PPP adalah mendorong Cawapres pendamping Jokowi harus dari kalangan santri, baik figur partai atau non-partai.

“Cawapres yang demikian sekaligus dapat menjawab pelabelan anti-Islam dan pro- komunis yang terus dilekatkan lawan-lawan politik kepada Jokowi,” katanya.

Tantangan terakhir menurut Romy, seluruh politisi PPP dihadapkan pada tuntutan pragmatisme pemilih, Islam mengharamkan risywah termasuk suap dalam mendapatkan suara.

Namun realitasnya menurut dia, tanpa pembiayaan yang cukup, caleg-caleg bertumbangan sehingga setiap Dewan Pimpinan Partai harus pandai-pandai dalam merekrut caleg.

“Setiap caleg harus memiliki 3 modal sekaligus: modal jaringan politik, modal sosial berupa popularitas dan rekam jejak, serta modal finansial,” katanya.

Pewarta : Teuku Wildan A.

(Bawaan Situs)