Jakarta, Aktual.co — Pengamat militer Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengatakan ada lima kriteria sosok KSAL dan KSAU ke depan.
Pertama, calon KSAL, dan KSAU harus memahami benar poros maritim dunia. Cita-cita Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia terletak pada kekuatan pertahanan AL dan AU yang mumpuni dan disegani negara lain.
“Kedua, calon KSAL dan KSAU haruslah figur yang tidak tersandera dengan problem sebelumnya, atau memiliki persoalan di masa lalu. Misal dalam kasus penimbunan BBM di Batam oleh oknum AL, calon KSAL bukan bagian dari yang melindungi, dan memerintahkan penimbunan tersebut. Atau dalam pengadaan Alutsista di AU yang bermasalah, dia bukan dari jaringan tersebut. Sehingga, KSAL dan KSAU ini bukan sosok yang bagian dari yang bermasalah,” kata Muradi, Jakarta, Kamis (27/11).
Ketiga, sosok KSAL dan KSAU haruslah orang baru, dalam arti bukan dan tidak terlibat dalam rezim KSAL dan KSAU sekarang. Karena, KSAL dan KSAU saat ini merupakan bagian dan produk dari rezim pemerintahan SBY. Dengan kata lain, para jenderal bintang tiga saat ini juga bagian dan produk politik rezim SBY. Sementara, para jenderal bintang dua belum terpengaruh politik dan kepentingan politis pemerintahan SBY.
“Keempat, visi poros maritim dunia yang diimpikan Jokowi harus dikerjakan tanpa alasan apapun oleh KSAL dan KSAU. Misalnya, presiden minta tenggelamkan kapal illegal fishing, kerjakan saja, tidak perlu berbelit-belit menundanya dengan alasan prosedur dan lainnya. Karena hal itu persoalan pertahanan negara, dan jadi kewenangan serta tanggung jawab presiden sebagai panglima tertinggi TNI,” kata Muradi.
Kelima, ujarnya, KSAL dan KSAU harus miliki loyalitas terhadap kepentingan negara.
Muradi tak memungkiri bila biasanya para jenderal bintang tiga ‘ramai-ramai’ mendekat ke parpol atau elite parpol untuk meraih dukungan politik agar dipilih sebagai kepala staf. Sikap mereka itu, katanya, sudah melanggar dan mencederai jiwa korsa dan UU TNI.
Karenanya, terbuka kemungkinan KSAL dan KSAU bisa dipilih dari mereka yang masih berbintang dua. Pasalnya, para jenderal berbintang dua masih bersih dari pengaruh parpol, dan kepentingan politis.
“Kalau sudah parah (para jenderal bintang tiga yang politik praktis), ya ambil dari bintang dua saja. Sangat mungkin, karena itu kewenangan presiden. Kalau bintang tiga tidak ada yang layak, tidak bersih dari parpol, punya kepentingan politis dan miliki masalah masa lalu, dipilih saja dari bintang dua. Kan pernah di era SBY, Kapolri diangkat dari bintang dua,” ucap Muradi.
Memilih KSAL dan KSAU dari bintang dua, katanya bukan hal buruk. Tapi sebaiknya dicari dulu calon-calon yang berbintang tiga dengan lima kriteria di atas.
Sebagaimana diketahui, 3 Desember 2014 mendatang KSAL Laksamana Marsetio akan memasuki masa pensiun. Sementara Februari 2015 KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia juga akan memasuki masa pensiun.
Sejauh ini nama-nama yang beredar dari AL, yakni Agus Purwoto, Widodo, dan Djoko Teguh. Sedang dari AU, yakni Syaugi, Agus Supriatna, Sudipo.
Laporan: Adi Adrian
Artikel ini ditulis oleh:
