Jakarta, Aktual.com — Bank Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam konferensi internasional yang digelar hari ini, menilai pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi masalah pembangunan dan merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo, menegaskan keseriusan Pemerintah RI dalam membangun infrastruktur dan konektivitas antar daerah. Tentunya hal ini membutuhkan pembiayaan yang besar, yang telah diupayakan melalui berbagai langkah, antara lain seperti pengurangan subsidi BBM sehingga memberi ruang fiskal yang cukup, hingga kerja sama dalam skema private public partnership (PPP).
“Salah satu bentuk tantangan perekonomian adalah sulitnya mendapatkan pembiayaan guna mengatasi celah pembiayaan infrastruktur (infrastructure gap),” ujar Agus dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (2/9).
Selain itu, lanjut Agus, peran pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan juga penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan inklusif.
“Konferensi hari ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan solusi, atas berbagai masalah tersebut,” kata Agus.
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde juga menyampaikan pujiannya kepada Indonesia atas upayanya menjaga stabilitas perekonomian dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
“Kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara, sehingga tidak bisa disamakan. Namun secara garis besar, ada lima hal yang perlu tetap dijaga dalam kondisi saat ini, yaitu pertama, memperkuat baris pertahanan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Kedua, mengendalikan pertumbuhan kredit agar tidak terlalu berlebihan. Ketiga, menjaga fluktuasi nilai tukar. Keempat, menjaga kecukupan cadangan devisa, dan kelima, membangun pengawasan dan pengaturan sektor keuangan yang solid,” ujar Lagarde.
Pembahasan dalam konferensi BI-IMF hari Rabu dibagi menjadi tiga subtema, yaitu Financing for Development, Mobilizing Resources for Development, dan Financial Deepening and Inclusion.
Bertindak sebagai panelis adalah tokoh-tokoh pemerintahan dan lembaga di Asia, antara lain Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro; Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad; Wakil Gubernur Bank Sentral India, Urjit Patel; dan Wakil Gubernur Bank Sentral Jepang, Hiroshi Nakaso. Selain itu, konferensi dihadiri pula oleh berbagai lembaga bidang ekonomi dan pelaku pasar keuangan.
Diskusi diharapkan dapat menghasilkan pandangan yang cukup luas mengenai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlanjutan perekonomian di Asia, khususnya Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
