Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyarankan Presiden Joko Widodo meningkatkan komunikasi politiknya dengan PDIP dan partai politik lainnya di parlemen.
Dirinya menilai pengusulan nama Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon kapolri pengganti Budi Gunawan, akan menambah resistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Presiden Joko Widodo. “Presiden harus tingkatkan komunikasi politiknya dengan PDIP dan parpol lain, sehingga kekecewaan partai pendukungnya itu tidak berujung pada penggunaan hak interpelasi,” kata Siti Zuhro, Jumat (20/2). Menurutnya, persoalan politik dan hukum yang terjadi belakangan ini memiliki sejumlah konsekuensi. Bila hingga masa reses DPR berakhir dan Jokowi bisa berkomunikasi serta mengelola kekuatan yang ada di PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat, maka kekecewaan yang muncul bisa diredam. Zuhro mengatakan posisi PDIP dilematis. Bila tidak didukung, Jokowi merupakan kader PDIP. Sementara bila tetap didukung, hubungan keduanya semakin memburuk. Sehingga, tidak alasan bagi Jokowi untuk tidak mengelola konflik yang terlanjur membesar dengan PDIP.
Selanjutnya, Jokowi juga harus bisa mempertanggungjawabkan pembatalan penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. “Bila PDIP menganggap bahwa pembatalan BG adalah hal prinsip, maka resistensinya bisa makin membesar. Namun apakah akan berujung pada penggunaan hak interpelasi atau tidak, tentu akan sangat tergantung pada komunikasi kedua belah pihak,” tegasnya. Sementara itu, bila DPR menganggap tindakan Jokowi tersebut tidak dapat diterima, maka tidak menututup kemungkinan interpelasi akan diajukan. Hal itu mengingat bahwa BG telah mengikuti ‘fit and proper test dan dinyatakan lolos. “Tidak ada yang tidak mungkin. Namun kali ini, KMP sengaja untuk tidak terlalu mengambil peran. Sehingga, KMP melepas dan tidak terlalu ngotot untuk menyerang Jokowi,”katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
