Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara untuk menggantikan Marciano Norman. Surat pengajuan nama tersebut telah diterima oleh DPR.
Nemun demikian, diusulkannya Sutiyoso kepada DPR sebagai calon Kepala BIN sangatlah melukai perasaan rakyat dan mencederai demokrasi di Indonesia.
Sebab, BIN merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga attack untuk kepentingan negara, tapi kini dicoba menjadi sasaran transaksi politik bagi-bagi kekuasaan setelah munculnya pembentukan kantor staf kepresidenan.
“Sutiyoso adalah ketua umum partai politik, dan BIN adalah lembaga negara yang seharusnya steril dari kepentingan politik tertentu, dan oleh sebab itulah kepala BIN haruslah orang yang profesional, bersih dari anasir kepentingan politik tertentu apalagi partai politik,” koordinator aksi Laode Kamaludin di Jakarta, Senin (15/6).
Dia mengatakan, presiden sebagai kepala negara yang memiliki hak preogratif dalam hal ini harusnya jangan ceroboh dan gegabah dalam memilih calon Kepala BIN. Menurut dia, Presiden haruslah terbebas dari tekanan politik balas jasa pasca pilpres.
“Sebab bagaimana pun karena BIN adalah lembaga negara yang sangat strategis dan vital yang memiliki dampak yang besar bagi negara. Jadi Presiden harus melihat rekam jejak dari seorang mantan Pangdam Jaya tersebut, yang diduga terlibat tragedi kasus 27 juli (Kudatuli) yang sampai saat ini kasusnya dipetieskan , belum lagi dugaan praktek korupsi selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Artinya sosok yang di ajukan Presiden kepada DPR adalah orang yang integritasnya sangat dipertanyakan, bahkan moralitasnya.”
Dia menilai, Jokowi sebagai presiden adalah harapan baru bagi rakyat agar adanya perubahan. Namun demikian Jokowi seakan takut atas tekanan politik kelompok tertentu.
“Apakah ini justru sebaliknya ini semata-mata bagi-bagi kue kekuasaan saja, dan itu sudah melanggar dan menghianati janjinya Jokowi pada saat kampanye. Oleh karena itulah kami yang tergabung dalam Badan Relawan Nusantara mendesak agar pencalonan Sutiyoso segera dibatalkan atau ditarik rekomendasinya, dan di gantikan oleh putra-putra terbaik bangsa yang bersih dan memang menguasai dibidangnya.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
