Jakarta, Aktual.com – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden dua periode dinilai berpotensi memunculkan konsekuensi politik di internal pemerintahan. Dukungan terbuka dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang tidak disangkal oleh Partai Gerindra, dipandang sebagai sinyal awal perubahan dinamika kekuasaan.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, secara konstitusional wacana dua periode tidak menimbulkan persoalan. Namun, waktu kemunculannya yang relatif dini menjadi catatan penting karena dapat memengaruhi cara elite politik membaca arah kekuasaan, termasuk di lingkungan kabinet.
“Sinyal politik seperti ini biasanya langsung direspons oleh aktor-aktor di dalam pemerintahan. Bukan melalui pernyataan terbuka, tetapi lewat penyesuaian langkah dan sikap,” ujar Arifki, Selasa (—).
Menurut Arifki, sikap Gerindra yang tidak menutup ruang pembahasan dua periode dapat dimaknai sebagai terbukanya arah politik jangka menengah. Dalam situasi tersebut, fokus elite tidak lagi sepenuhnya tertuju pada konsolidasi program pemerintahan, melainkan mulai bergeser ke perhitungan posisi dan peran ke depan.
Ia juga menilai dukungan PKB dan PAN tidak serta-merta dimaksudkan untuk mengubah peta kepemimpinan nasional menuju 2029. Sebaliknya, dukungan tersebut mempertegas posisi Prabowo sebagai figur sentral koalisi, sekaligus memindahkan dinamika politik ke ruang internal pendukung pemerintah.
“Tidak disebutkannya nama Gibran Rakabuming Raka dalam pernyataan dukungan menunjukkan bahwa pembahasan politik belum memasuki tahap final,” kata Arifki.
Dalam konteks ini, Arifki menilai kabinet berpotensi memasuki fase yang lebih politis. Ketika sinyal kekuasaan mulai terbaca, aktivitas kementerian dan kebijakan publik cenderung mendapat tafsir politik yang lebih kuat.
“Risikonya bukan pada berhentinya kerja pemerintahan, melainkan pada terbelahnya fokus. Program tetap berjalan, tetapi orientasinya tidak lagi sepenuhnya teknokratis,” ujarnya.
Arifki menambahkan, dinamika semacam ini lazim terjadi dalam sistem presidensial multipartai. Namun, yang membedakan adalah kecepatan munculnya wacana elektoral. Ketika pembicaraan Pilpres hadir terlalu awal, ruang netral kabinet dinilai semakin menyempit.
“Selama tidak diikuti keputusan politik formal, dinamika ini masih berada pada tahap awal. Namun, semakin lama wacana dibiarkan tanpa penegasan, semakin besar potensi perhatian elite tersedot ke politik elektoral,” pungkas Arifki.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
