Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah isu pemangkasan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan tudingan bahwa program tersebut mengorbankan sektor pendidikan tidak berdasar.
Menurut dia, narasi yang menyebut MBG membuat sekolah terbengkalai dan guru tidak diperhatikan perlu diluruskan. “Kemarin ada pihak, sebagian kecil pihak, yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” ujar Teddy dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Pejabat tersebut memastikan tidak ada satu pun program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Bahkan, pemerintah, menurutnya, tetap melanjutkan seluruh kebijakan yang sudah berjalan.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, anggaran pendidikan tetap dialokasikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun ini, total anggaran pendidikan mencapai Rp769,1 triliun dan telah disepakati bersama pemerintah serta DPR, termasuk Badan Anggaran, sejak pembahasan tahun lalu.
Selain memastikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berjalan, pemerintah juga menambah program Sekolah Rakyat bagi anak-anak putus sekolah atau yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Dalam satu tahun terakhir, sekitar 16.000 hingga 20.000 siswa telah terjangkau di 166 sekolah, dan tahun ini direncanakan pembangunan tambahan 100 sekolah baru.
Di sisi lain, pemerintah merenovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp17 triliun serta mendistribusikan 280.000 televisi digital untuk mendukung pembelajaran. Kesejahteraan guru juga ditingkatkan melalui kenaikan insentif honorer menjadi Rp400.000 per bulan dan tunjangan guru non-ASN menjadi Rp2 juta per bulan, dengan pencairan yang kini dilakukan setiap bulan langsung ke rekening penerima.
“Jadi, yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah,” tegasnya.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
