Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri, menilai meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu kekhawatiran di pasar energi global serta memengaruhi sentimen investor di berbagai kawasan.
Selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab itu dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, sehingga menjadi salah satu titik paling strategis dalam rantai pasok energi internasional. Dalam sejumlah peristiwa sebelumnya, eskalasi di kawasan tersebut kerap diikuti lonjakan harga minyak mentah dan peningkatan volatilitas pasar keuangan.
Idrus menilai, bagi Indonesia dinamika ini bukan sekadar isu geopolitik, melainkan juga menyangkut ketahanan fiskal dan stabilitas ekonomi domestik. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut ketegangan di Selat Hormuz sebagai alarm bagi ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Indonesia memang tidak terlibat dalam konflik, tetapi dampak ekonominya bisa menjalar cepat. Ketika harga energi dunia bergejolak, struktur APBN dan stabilitas ekonomi kita ikut terpengaruh,” ujar Idrus, Minggu (1/3/2026).
Menurut dia, lonjakan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi, memicu inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan distribusi, serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah. Indonesia, lanjutnya, masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak dan produk energi tertentu sehingga setiap kenaikan harga global akan berdampak langsung pada struktur biaya domestik.
“Ketika biaya energi meningkat, dampaknya akan luas. Harga barang dan jasa bisa ikut naik. Pemerintah harus mengantisipasi dampak ini secara komprehensif,” katanya.
Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, Idrus menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas makroekonomi di tengah gejolak global. Ia juga mendesak pemerintah memastikan cadangan energi nasional dalam kondisi aman serta memperkuat ketahanan sektor energi.
Menurutnya, ketegangan di Selat Hormuz harus menjadi momentum evaluasi terhadap desain ketahanan energi nasional dan upaya pengurangan ketergantungan impor.
“Geopolitik global memang di luar kendali kita. Namun, kesiapan kebijakan nasional adalah tanggung jawab kita. APBN harus cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal,” ujarnya.
Komisi XI DPR RI, lanjut Idrus, akan mencermati perkembangan situasi dan meminta pemerintah memaparkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Alarm ini harus direspons dengan langkah terukur agar stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
