Jakarta, Aktual.com – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilaporkan mengular setelah pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional hanya cukup untuk sekitar 20 hari.
Merespons situasi tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta PT Pertamina (Persero) segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait kondisi cadangan dan distribusi BBM nasional.
“Imbas dari pernyataan ini, di beberapa daerah justru menimbulkan kepanikan berlebih di masyarakat. Banyak SPBU mengalami antrean panjang dan masyarakat saling berebut BBM,” ujar Rivqy di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Ia menilai penjelasan yang lebih komprehensif diperlukan agar masyarakat tidak salah memahami kondisi cadangan energi nasional. Menurutnya, pernyataan mengenai cadangan BBM tidak bisa ditafsirkan secara sederhana seolah-olah pasokan energi Indonesia akan habis dalam waktu dekat.
Pernyataan Menteri ESDM tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Konflik tersebut juga berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak global.
Rivqy menjelaskan bahwa sistem pencadangan BBM di Indonesia pada dasarnya bergantung pada kemampuan pemerintah dan Pertamina dalam menyediakan dana serta fasilitas penyimpanan energi.
“Sepemahaman saya, kapasitas pencadangan kita memang sangat bergantung pada kemampuan dana dan fasilitas untuk menyimpan. Jadi pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai secara sederhana seolah cadangan BBM kita akan habis dalam waktu tertentu,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai penting bagi Pertamina sebagai operator utama distribusi energi nasional untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai skema ketersediaan dan distribusi BBM kepada publik.
Menurut Rivqy, komunikasi publik yang jelas sangat dibutuhkan untuk meredam kekhawatiran masyarakat dan mencegah potensi kepanikan yang dapat memicu dampak sosial di berbagai daerah.
“Saya berharap Pertamina juga ikut memberi penjelasan kepada masyarakat agar kepanikan ini tidak berkembang dan tidak menimbulkan konflik horizontal yang justru merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
