Jakarta, Aktual.com – Polemik pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan pihaknya membuka opsi memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengklarifikasi pengadaan tersebut.
Menurut Neng Eem, publik berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggaran motor listrik tersebut. Ia menilai transparansi diperlukan untuk mencegah polemik berkepanjangan dan menjaga kredibilitas program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Isu ini mencuat setelah BGN mengungkapkan bahwa dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada 2025, sebanyak 21.801 unit belum didistribusikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendala administrasi terkait status Barang Milik Negara (BMN) disebut menjadi penyebab utama tertahannya distribusi.
Neng Eem menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Ia juga menilai keterbukaan informasi penting untuk menghindari spekulasi publik yang berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap program MBG.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI akan mencermati perkembangan proses administrasi BMN serta distribusi kendaraan tersebut. DPR berharap penjelasan resmi dari BGN dapat meluruskan simpang siur informasi terkait urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi.
Polemik semakin ramai setelah video pengiriman motor listrik viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat ribuan motor berbalut plastik dengan stiker BGN dan disebut akan didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk Jawa Barat.
Namun, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Bandung, Ramzi, mengaku belum menerima informasi resmi terkait pengadaan maupun distribusi kendaraan tersebut. Ia menyatakan pihaknya hanya mengetahui informasi tersebut dari media sosial dan belum dapat memastikan kebenarannya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
