Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan program biodiesel B50 bukan penyebab kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Pemerintah menilai pasokan crude palm oil (CPO) nasional masih surplus, sehingga tekanan harga tidak berasal dari sisi bahan baku.
Amran menyebut bahan baku untuk program B50 diambil dari alokasi ekspor, bukan dari kebutuhan minyak goreng domestik. Dengan demikian, implementasi kebijakan biofuel dinilai tidak mengganggu ketersediaan pasokan dalam negeri.
“B50 ini bukan diambil dari minyak goreng, tapi dari ekspor. Ekspor bertambah 6 juta ton, jadi tidak ada hubungannya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurut dia, produksi kelapa sawit nasional justru meningkat seiring membaiknya harga dan intensitas perawatan kebun oleh petani. Kenaikan produksi sekitar 6 juta ton tersebut turut mendorong ekspor dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton.
Selain itu, sekitar 5,3 juta ton CPO memang dialokasikan untuk kebutuhan biofuel guna menekan impor solar. Namun, tambahan produksi dinilai lebih besar dibandingkan volume yang dialihkan, sehingga keseimbangan pasokan tetap terjaga.
Dengan kondisi tersebut, Amran menilai kenaikan harga minyak goreng tidak sejalan dengan situasi produksi dan pasokan yang melimpah. Ia menegaskan persoalan utama justru berada pada rantai distribusi yang dinilai belum efisien.
“Beras melimpah, minyak goreng melimpah, tapi harga naik. Berarti ada masalah di distribusi,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, tetap mempertahankan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng serta mendorong peran BUMN untuk memperkuat distribusi hingga ke tingkat konsumen.
Amran juga memastikan pengawasan tata niaga akan diperketat guna memastikan pasokan di tingkat hulu dapat tercermin pada harga di pasar. Ia menegaskan pemerintah akan menindak pihak yang memanfaatkan celah distribusi untuk meraih keuntungan berlebih.
Di sisi lain, program B50 tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat strategis, terutama dalam mengurangi ketergantungan impor energi dan menghemat devisa negara.
Pemerintah berharap perbaikan distribusi dan pengawasan yang lebih ketat dapat menstabilkan harga minyak goreng, sehingga manfaat dari produksi sawit nasional yang meningkat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
