Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. AKTUAL/ ISTIMEWA

Jakarta, aktual.com – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menegaskan bahwa dalam sistem presidensial proses penentuan menteri merupakan kewenangan presiden.

Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinetnya sendiri.

“Dalam sistem presidensial yang kita anut, Presiden diberi kewenangan penuh untuk menyusun kabinet. Jadi terkait susunan kabinet yang akan disusun itu hak prerogative Jokowi sebagai presiden terpilih,” kata Ujang dalam pesan singkat, Jumat (19/7).

Hal itu menyusul polemik di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca penetapan KPU. Masing-masing Parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

Sejumlah kalangan profesional pun diisukan turut ambil bagian dalam bursa menteri yang nantinya akan membantu Jokowi selama lima tahun mendatang.

Kementerian urusan ekonomi atau bisnis seperti perindustrian, perdagangan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi incaran banyak pihak.

Nama Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto disebut menjadi kandidat kuat dalam bursa penguasa Merdeka Selatan (Kantor BUMN) ke depan.

Sosok Budi G Sadikin misalnya, selama ini dikenal dekat dengan MenkoMaritim Luhut B Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kolaborasi ketiganya terlihat kala proses akuisisi saham Freeport Indonesia yang penuh kontroversi.

Sementara Dwi dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sudah lama digadang untuk menggantikan Rini Soemarno pasca dilengserkan di Pertamina

Ujang menuturkan semua pihak yang berniat untuk mendapat pos di Perekonomian diharapkan untuk menghormati hak yang dimiliki Jokowi. Ia mengatakan tidak ada pihak yang boleh menekan Jokowi dalam menentukan orang yang bakal menjadi menteri.

Jika nanti selama proses penjaringan dilakukan, Ujang mengimbau Jokowi tidak tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak dalam menentukan sosok.

“Jokowi tak boleh ada tekanan siapapun dan tak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan Menteri di bidang ekonomi,”pungkasnya.

(Zaenal Arifin)