Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab memberikan tausiyah saat aksi bela islam 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2). Dalam tausiyahnya, Habib Riziek meminta kepada seluruh pimpinan politik di Tanah Air, untuk tidak menimbulkan opini buruk terhadap kegiatan dzikir dan tausiyah yang terpusat di Masjid Istiqlal. Khususnya para pemimpin di negeri ini. Jangan sekali-kali memaknai aksi kami sebagai aksi makar, sebagai aksi anti NKRI, aksi anti Pancasila, ataupun aksi anti Bhineka Tunggal Ika. AKTUAL/Tino Oktaviano
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab memberikan tausiyah saat aksi bela islam 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2). Dalam tausiyahnya, Habib Riziek meminta kepada seluruh pimpinan politik di Tanah Air, untuk tidak menimbulkan opini buruk terhadap kegiatan dzikir dan tausiyah yang terpusat di Masjid Istiqlal. Khususnya para pemimpin di negeri ini. Jangan sekali-kali memaknai aksi kami sebagai aksi makar, sebagai aksi anti NKRI, aksi anti Pancasila, ataupun aksi anti Bhineka Tunggal Ika. AKTUAL/Tino Oktaviano

Kupang, aktual.com – Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang, mengatakan bahwa Front Pembela Isilan (FPI) dan Habib Rizieq bukan merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Menurut saya, FPI dan Habib bukan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara sehingga pemerintah tidak perlu merespons secara berlebihan terhadap aksi 212,” kata Dr. Ahmad Atang, M.Si. di Kupang, Senin (2/12).

Ahmad Atang mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar masih relevankah keberadaan organisasi FPI di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah cenderung menempatkan FPI dan Habib Rizieg dalam kerangka politik sehingga masalahnya tidak akan pernah terselesaikan.

Oleh karena itu, kata Ahmad Atang, FPI dan Habib Rizieg mesti diletakkan dalam kerangka hukum sehingga lebih menjamin kepastian.

Ia menegaskan bahwa negara semestinya tidak boleh tunduk pada kepentingan orang per orang dan kelompok.

Negara kuat akan mampu melawan siapa saja yang mencoba mempermainkan negara.

Sikap kehati-hatian pemerintah terhadap FPI, menurut dia, menunjukkan bahwa negara dilanda kegamangan antara penegakan hukum dan prinsip demokrasi.

“Masyarakat tertib akan tercipta hanya melalui instrumen hukum yang harus ditegakkan,” katanya.

Keraguan negara inilah, menurut dia, dimanfaatkan oleh FPI untuk menguji nyali pemerintah dengan aksi jalanan.

Ant.

(Zaenal Arifin)