Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat tersebut itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. AKTUAL/Tino Oktaviano

Depok, aktual.com – Akademisi Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menilai debat capres kedua kali ini terlihat lebih dinamis dan hidup serta lebih substansif dalam Aspek Kebijakan Publik dibandingkan dengan debat pertama.

“Hal ini dikarenakan format debat dengan hanya calon presiden berpartisipasi, memberi ruang lebih banyak bagi kedua capres memberikan pandangannya terkait topik, energi, pangan, infrastruktur dan lingkungan hidup secara lebih lepas,” kata Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Vishnu Juwono, saat ditemui di Kampus UI, Depok, Senin (18/2).

Namun kata Vishnu debat kali ini masih miskin visi dan tawaran inovasi kebijakan publik mengenai rencana dari kedua calon dalam menyelesaikan masalah terhadap ketiga isu krusial bagi publik tersebut.

Dikatakannya Joko Widodo atau dikenal dengan Jokowi terlalu fokus menerangkan mengenai pencapaian pemerintah yang dipimpinannya selama empat tahun terakhir. Seperti dalam infrastruktur klaimnya bahwa pemerintah telah membangun jalan tol, bandara dan pelabuhan. Namun tidak ada informasi mengenai infrastruktur jenis apakah yang menjadi prioritas pemerintah pada masa periode presiden mendatang. “Apakah ketiga jenis infrastruktur tetap prioritas, ataukah ada jenis infrastruktur yang lain,” katanya.

Sementara calon presiden Prabowo Subianto lebih banyak fokus pada kritik pemerintah. Misalnya dalam hal infrastruktur dalam debat Prabowo memfokuskan pada dampak lingkungan, sosial dan tampak menekankan pada masalah pembiayaan infrastruktur yang menambah hutang negara. “Sebenarnya dalam debat Prabowo punya kesempatan untuk meyakinkan publik apa yang membedakan tawaran program infrastrukturnya mendatang dengan pembangunan infrastruktur Jokowi selama ini,” kata penulis buku Birokrasi dan Governance (2018) itu.

Ant.

(Zaenal Arifin)