Jakarta, aktual.com – Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) menilai Pemerintah perlu persiapan yang lebih matang, terutama terkait dengan aspek kelembagaan.
Hal itu ditekankan sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034 yang diresmikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan mulai memasukkan opsi pembangunan Pembangkit (PLTN).
“Kalau Pemerintah serius mestinya menyiapkan dengan baik kelembagaan pendukungnya,” terang Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, Rabu (28/5/2025).
Anggota Komisi Energi DPR RI tahun 2019-2024 itu menyinggung bagaimana saat ini terkesan kontradiktif. Di satu sisi pengeoperasian PLTN digesa terlaksana pada tahun 2032 dan direncanakan dengan daya 0,3 GW.
Namun disisi lain, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai Badan Pelaksana Ketenaganukliran sesuai dengan UU No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, justru malah dibubarkan dan fungsinya dilebur ke dalam BRIN.
Secara umum, Mulyanto menyambut baik rencana Pemerintah yang ingin membangun PLTN sebagai pembangkit listrik alternatif untuk menekan emisi karbon.
Apalagi pengganti operasi base load PLTU yang stabil hanyalah PLTN. Sementara pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga bayu masih bersifat intermetten. Akan tetapi, Mulyanto menyayangkan pembubaran BATAN.
“Kita butuh BATAN untuk menyiapkan SDM, infrastruktur nuklir serta riset dan pengembangan nuklir yang lebih utuh dan terpadu. Kenapa dibubarkan?,” ucapnya.
Mulyanto menambahkan, sebagai pengganti operasi base load PLTU, semestinya PLTN yang akan dibangun bukan jenis reaktor eksperimental dengan daya kecil dan bersifat coba-coba.
Indonesia memerlukan PLTN yang mapan dan handal untuk operasi komersil sehingga keamanan masyarakat secara meyakinkan dapat terpenuhi.
Untuk diketahui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Dalam RUPTL 2025-2034, Indonesia membutuhkan tambahan pembangkit listrik baru secara total 69,5 GW. Dimana dari total kapasitas tersebut, 76 persennya berasal dari Energi Baru Terbarukan dan juga penyimpanan (storage).
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
