Jakarta, Aktual.com – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, mengakui fokus melakukan pengawasan terhadap dua kabupaten yang dianggap rawan, terutama dalam pelaksanaan pilkada serentak Desember nanti.

Ketua Bawaslu Malut, Sultan Alwan di Ternate, Minggu (14/6) mengatakan, tim Komisioner Bawaslu RI rencananya akan berkunjung ke Malut yang langsung dipimpin Divisi Humas dan Hubara, Nasrullah.

“Kunjungan Bawaslu RI ini terkait dengan sosialisasi pengawasan, penanganan pelanggaran dan pendidikan investigasi pengawasan mulai 14-15 Juni yang akan diselenggarakan di dua Kabupaten yakni Halut dan Halbar,” kata Sultan.

Kegiatan ini yang akan menjadi titik fokus di Halmahera Barat, karena kalau yang dilihat pada pengalaman pemilu 2007 dua kecamatan juga yang menjadi persoalan pemilu, yang kemudian berdampak pada penetapan calon yang tertunda hampir satu tahun.

Begitu juga dengan pada pemilihan pilkada gubernur, pileg dan juga beberapa kecamatan yang menjadi sorotan dan Bawaslu merekomendasikan ulang untuk pemungutan ulang di TPS.

Terlepas dari itu, sebaliknya dengan Halut, dalam cacatan Bawaslu pada tahun kemarin, ada beberapa persoalan sala satunya DPT yang disusun berdasarkan abjad, akibatnya tidak memberikan kemudahan akses pemilih yang menggunakan hak pilihnya, karena basisnya abjad.

Sehingga, dalam satu rumah ada yang ke TPS A, B, C, terpencar, sehingga mengalami kesulitan dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang melibatkan seluruh stakeholder dan penyelenggara pemilu ada energi untuk menghadapi pilkada ini dan dapat menekan potensi pelanggaran yang akan terjadi.

Khususnya daerah yang menjadi sasaran kegiatan dari Bawaslu RI ini, dapat direspons oleh bupati untuk mensukseskan pilkada pada dua, sehingga dapat menjadi contoh untuk daerah- daerah yang lain untuk persiapan yang matang.

Untuk daerah- daerah yang lainnya, Bawaslu Malut bersama dengan jajaran-jajarannya di kabupaten/kota yang sama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengawasan pemilihan kepala daerah.

Artikel ini ditulis oleh: