Jakarta, Aktual.com — Pemerintah sedang menggodok blueprint untuk standarisasi ketahanan cyber nasional dan direncanakan selesai pada Oktober mendatang. Standarisasi keamanan cyber nantinya diterapkan pada enam hingga delapan sektor prioritas yang tergolong non defense.
Sektor prioritas non defense yang dimaksud seperti sektor perbankan, keuangan, kelistrikan, transportasi, gas dan air.
Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengaku belum mendapat informasi jelas soal Badan Cyber Nasional (BCN). Meskipun telah ada pembicaraan dengan kementerian terkait pada masa sidang DPR sebelumnya, namun kejelasan orientasi dibentuknya BCN masih abu-abu.
“Apakah bentuk badan baru atau maksimalkan yang sudah ada, itu belum ada kesepakatan,” ujar Hanafi di DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Lebih lanjut, Hanafi menuturkan, Komisi I menginginkan agar BCN memaksimalkan postur kementerian yang sudah ada. Sebab, cyber defence dan security pun memang telah terdapat di sejumlah kementerian dan lembaga. Antara lain, di TNI, BIN, Lemsaneg, Kepolisian, dan Kementerian Pertahanan.
“Nah, tinggal Menkopolhukam dan Menkominfo me-leading,” tuturnya.
Dengan kata lain, Komisi I meminta agar pembentukan BCN diintegrasikan antar pos kementerian dan lembaga.
“Jangan semua dilimpahkan ke badan baru. Nanti apa dong tugas para menteri,” ujar Hanafi.
Artikel ini ditulis oleh:
