Ribuan calon jamaah haji dan umroh  menggelar aksi damai di depan kedutaan Arab Saudi, Jakarta, Kamis (3/10). Dalam aksinya mereka menolak kebijakan aturan biometrik untuk pengajuan visa umrah melalui Visa Fasilitating Service (VFS) Tasheel yang ada di Indonesia. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Agama (Kemenag) meminta operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak menyulitkan calon jamaah umrah.

Hal tersebut disampaikan Kemenag RI menjelang pemberlakuan kebijakan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) Senin (17/12) oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai persyaratan proses pengurusan visa umrah di Kedutaan Arab Saudi.

Pasalnya, kantor VFS Tasheel tidak mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Sehingga, penerapan kebijakan ini jelas sangat merepotkan calon jamaah umrah.

Mengingat letak geografis dan wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas ribuan pulau dan desa terpencil tentu akan kesulitan untuk mencapai kantor VFS Tasheel yang hanya ada dibeberapa provinsi dan kota besar saja.

“Tentu kami menghormati dan memahami kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam penerapan rekam biometrik sebagai persyaratan pengurusan visa,” ujar Direktur Pembinaan Haji Khusus dan Umrah Kemenag RI Arfi Hatim di Jakarta, Jumat (14/12).

“Akan tetapi, perlu dipertimbangkan lagi, dengan melihat geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke,” sambung dia.

(Andy Abdul Hamid)