Jakarta, Aktual.com – Dalam dua tahun belakangan, khususnya usai Ahok menyatakan hal yang bernada penistaan agama dalam sebuah pidatonya di Kepulauan Seribu pada medio September 2019, nuansa politik identitas sangat terasa di tanah air.

Bahkan, tidak sedikit pihak yang menyebut politik identitas yang berbasis agama sebagai sebuah langkah mundur yang berpotensi merusak NKRI.

“Setelah aksi 212 semua orang takut kalau Pilkada DKI rusuh, reuni 212 kemarin pun sama (dikhawatirkan rusuh),” kata pengamat politik Ubedilah Badrun di Jakarta, Kamis (27/12).

Ia mengatakan, masyarakat di Indonesia pun menuding orang-orang yang “menjebloskan” Ahok ke penjara sebagai kelompok radikal.

Sejumlah unjuk rasa memang dilakukan selama proses hukum Ahok berjalan pada 2017. Dan hampir semua unjuk rasa ini diinisiasi oleh GNPF-MUI (sekarang GNPF Ulama).

Bahkan, hingga kini pihak penguasa terus mengumandangkan isu radikalisme yang disertai dengan pemecah NKRI untuk mengidentifikasi orang-orang ini, yang kebanyakan merupakan pendukung dari Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

“Kita lihat rasionalitas orang Jakarta, karena tingkat pendidikan di Jakarta paling tinggi dibanding daerah lain di Indonesia,” ucap Ubedilah.

Namun, lanjut pria yang akrab disapa Ubed ini, semua kekhawatiran terbukti salah ketika melihat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berjalan aman tanpa rusuh.

Hal ini pun berlanjut ketika aksi reuni 212 yang dilakukan beberapa waktu lalu. Padahal, kata Ubed, sejumlah otoritas pemerintah sempat menggembar-gemborkan bahwa aksi ini berpotensi ricuh.

Namun, lanjutnya, aksi reuni 212 tetap aman dan berjalan tertib meski dihadiri oleh 13 juta orang.

“Ini membuktikan bahwa kekhawatiran terhadap politik agama atau identitas adalah sebuah hal utopia, khalayan saja,” tutup pria yang juga dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

(Teuku Wildan)